Tuesday, March 26, 2013

Wednesday, March 20, 2013

Monday, March 18, 2013

10 Negara Pemilik Cadangan Devisa Emas Terbanyak di Dunia

Liputan6.com, New York : Bank-bank sentral di dunia kini sudah mendiversifikasi cadangan devisa di negara mereka dengan emas. Tercatat, pembelian emas oleh Bank-bank Sentral global mencapai 534,6 metrik ton pada 2012 lalu.
World Gold Council melaporkan kepemilikan emas global secara resmi meningkat menjadi 31.671,4 ton per Maret 2013. Ingin tahu Bank Sentral mana saja yang menjadi pemilik cadangan emas terbanyak di dunia.
Berikut 10 negara pemilik cadangan emas terbanyak di dunia, seperti dikutip dari laman Businessinsider, Senin (18/3/2013):
1. Amerika Serikat  
Kepemilikan emas resmi : 8.133,5 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 75,6%
AS memiliki volume cadangan emas terbesar pada 1952, ketika cadangannya mencapai 20.663 ton.  Kepemilikan emas jatuh pertama kali di bawah angka 10K pada 1968.
2. Jerman  
Kepemilikan emas resmi : 3.391,3 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 72,7%  
Jerman menjual emas di bawah Perjanjian Emas Bank Sentral (Central Bank Gold Agreement/CBGA) 1 dan 2 untuk keperluan pencetakan koin emas peringatan.
Pada  tahun pertama CBGA3 (2008 - 2009), Bundesbank  menjual sekitar 6 ton emas, dan telah menjual 4,7 ton emas sejak September 2011.
Belum ada perubahan dalam kepemilikan emas Jerman akhir-akhir, tetapi Bundesbank mengumumkan pada Januari akan memulangkan semua cadangan fisik di Paris dan New York Fed.
3. Italia  
Kepemilikan emas resmi : 2.451,8 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 72,2%
Italia tidak menjual emas di bawah CBGA 1 atau 2 dan telah mengumumkan tidak ada penjualan di bawah CBGA3.
Namun pada 2011, bank-bank di Italia meminta Bank of Italy untuk membeli emas dan meningkatkan neraca mereka  menjelang tes stres.
4. Perancis
Kepemilikan emas resmi : 2.435,4 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 69,2%  
Perancis menjual 572 ton emas di bawah CBGA 2,dan di luar perjanjian Perancis dilakukan transfer sekitar 17 ton kepada Bank for International Settlements sekitar tahun 2004 sebagai bagian dari pembelian saham BIS.
Perancis mengumumkan  tidak ada rencana untuk penjualan cadangan emas di bawah CBGA 3.
5. Cina  
Kepemilikan emas resmi : 1.054,1 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 1,7%
Emas masih memberikan kontribusi sangat kecil secara prosentase terhadap cadangan devisa asing China yang mencapai US$ 3,2 triliun dibandingkan dengan rata-rata negara lain di internasional yang mencapai 10%.
Membangun cadangan emas akan sangat penting bagi China dengan melihat pergerakan mata uangnya di dunia internasional. Negara ini juga berharap untuk  membuat cadangan mata uang, menurut Financial Times.
6. Swiss  
Kepemilikan emas resmi : 1.040, 1 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 10,5%  
Pada 1997, negara ini mengumumkan proposal penjualan sebagian dari cadangan emas negara itu karena dinilai sebagai "hal yang diperlukan untuk tujuan kebijakan moneter," menurut World Gold Council.
Negara ini memiliki surplus sekitar 1.300 ton emas dan mulai menjualnya pada Mei 2000. 1.170 ton terjual di bawah CB GA1, dan 130 ton yang di bawah CBGA2. Swiss telah mengumumkan tidak berencana untuk menjual emas di bawah CBGA 3.
7. Rusia
Kepemilikan emas resmi : 969,9 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 9,8%
Rusia telah membangun cadangan emasnya sejak 2006 untuk diversifikasi cadangan mata uang asing, dan untuk membantu membangun rubel sebagai mata uang cadangan internasional.
Pada 2012, Rusia menambahkan kepemilikan 75 ton cadangan emasnya, yang sebagian besar dibeli dari dalam negeri.
8. Jepang  
Kepemilikan emas resmi : 765,2 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 3,2%
Cadangan emas Jepang pada 1950 baru mencapai 6 ton. Bank Sentral baru mulai meningkatkan kepemilikan melalui pembelian emas secara drastis pada 1959, dengan menaikkan pembelian hingga 169 ton dari tahun sebelumnya.  
Pada 2011, Bank of Japan menjual cadangan emas negara tersebut senilai 20 triliun yen untuk meningkatkan perekonomian negara tersebut, dalam rangka menenangkan investor setelah bencana tsunami dan nuklir.
9. Belanda  
Kepemilikan emas resmi : 612,5 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 59,2%
Kembali pada 1999, Belanda mengumumkan di bawah CBGA1 bahwa mereka akan menjual 300 ton emas selama lima tahun ke depan, tetapi hanya berhasil menjual 235 ton.  
Di bawah CBGA2 (2004/2005 - 2008/2009), negara ini mengatakan akan menjual total 165 ton (yang termasuk 65 ton tersisa dari CBGA1), dan mengumumkan tidak ada penjualan di bawah CBGA3 (dari 2008/2009-2013/2014).
10. India
Kepemilikan emas resmi : 557,7 ton
Prosentase emas dalam cadangan devisa : 9,9%
Reserve Bank of India diketahui membeli International Monetary Fund (IMF) dan menganggap emas sebagai investasi yang aman, tapi negara ini sangat jarang memberikan mengumumkan rencana pembelian emasnya.
Sementara itu, pemerintah telah berusaha untuk mencegah orang membeli logam mulia. Hal itu dilakukan karena impor emas dinilai menjadikan India defisit.

Sunday, March 17, 2013

Perekonomian Indonesia ekonomi kerakyatan

Secara ringkas Konvensi ILO169 tahun 1989 memberi definisi ekonomi kerakyatan adalah ekonomi tradisional yang menjadi basis kehidupan masyarakat local dalam mempertahan kehidupannnya. Ekonomi kerakyatan ini dikembangkan berdasarkan pengetahuan dan keterampilan masyarakat local dalam mengelola lingkungan dan tanah
mereka secara turun temurun. Aktivitas ekonomi kerakyatan ini terkait dengan ekonomi sub sisten antara lain pertanian tradisional seperti perburuan, perkebunan, mencari ikan, dan lainnnya kegiatan disekitar lingkungan alamnya serta kerajinan tangan dan industri rumahan. Kesemua kegiatan ekonomi tersebut dilakukan dengan pasar tradisional dan berbasis masyarakat, artinya hanya ditujukan untuk menghidupi dan memenuhi kebutuhan hidup
masyarakatnya sendiri. Kegiatan ekonomi dikembangkan untuk membantu dirinya sendiri dan masyarakatnya, sehingga tidak mengekploitasi sumber daya alam yang ada.
Gagasan ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya alternatif dari para ahli ekonomi Indonesia untuk menjawab kegagalan yang dialami oleh negara negara berkembang termasuk Indonesia dalam menerapkan teori pertumbuhan. Penerapan teori pertumbuhan yang telah membawa kesuksesan di negara negara kawasan Eropa
ternyata telah menimbulkan kenyataan lain di sejumlah bangsa yang berbeda. Salah satu harapan agar hasil dari pertumbuhan tersebut bisa dinikmati sampai pada lapisan masyarakat paling bawah, ternyata banyak rakyat di lapisan bawah tidak selalu dapat menikmati cucuran hasil pembangunan yang diharapkan itu. Bahkan di kebanyakan negara negara yang sedang berkembang, kesenjangan sosial ekonomi semakin melebar. Dari pengalaman ini, akhirnya dikembangkan berbagai alternatif terhadap konsep pembangunan yang bertumpu pada pertumbuhan. Pertumbuhan ekonomi tetap merupakan pertimbangan prioritas, tetapi pelaksanaannya harus serasi dengan pembangunan nasional yang berintikan pada manusia pelakunya.
Pembangunan yang berorientasi kerakyatan dan berbagai kebijaksanaan yang berpihak pada kepentingan rakyat. Dari pernyataan tersebut jelas sekali bahwa konsep, ekonomi kerakyatan dikembangkan sebagai upaya untuk lebih mengedepankan masyarakat. Dengan kata lain konsep ekonomi kerakyatan dilakukan sebagai sebuah strategi untuk
membangun kesejahteraan dengan lebih mengutamakan pemberdayaan masyarakat. Menurut Guru Besar, FE UGM ( alm ) Prof. Dr. Mubyarto, sistem Ekonomi kerakyatan adalah system ekonomi yang berasas kekeluargaan, berkedaulatan rakyat, dan menunjukkan pemihakan sungguh – sungguhpada ekonomi rakyat Dalam praktiknya, ekonomi kerakyatan dapat dijelaskan juga sebagai ekonomi jejaring ( network ) yang menghubung – hubungkan
sentra – sentra inovasi, produksi dan kemandirian usaha masyarakat ke dalam suatu jaringan berbasis teknologi informasi, untuk terbentuknya  jejaring pasar domestik diantara sentara dan pelaku usaha masyarakat.
Sebagai suatu jejaringan, ekonomi kerakyatan diusahakan untuk siap bersaing dalam era globalisasi, dengan cara mengadopsi teknologi informasi dan sistem manajemen yang paling canggih sebagaimana dimiliki oleh lembaga “ lembaga bisnis internasional, Ekonomi kerakyatan dengan sistem kepemilikan koperasi dan publik. Ekomomi kerakyatan sebagai antitesa dari paradigma ekonomi konglomerasi berbasis produksi masal ala Taylorism. Dengan demikian Ekonomi kerakyatan berbasis ekonomi jaringan harus mengadopsi teknologi tinggi sebagai faktor pemberi nilai tambah terbesar dari proses ekonomi itu sendiri. Faktor skala ekonomi dan efisien yang akan menjadi dasar kompetisi bebas menuntut keterlibatan jaringan ekonomi rakyat, yakni berbagai sentra-sentra kemandirian ekonomi rakyat, skala besar kemandirian ekonomi rakyat, skala besar dengan pola pengelolaan yang menganut model siklus terpendek dalam bentuk yang sering disebut dengan pembeli .
Berkaitan dengan uraian diatas, agar sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda konkret ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Secara garis besar ada lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari poitik ekonomi kerakyatan dan menjadi titik masuk ( entry point) bagi terselenggarakannya system ekonomi kerakyatan dalam jangka panjang =
Peningkatan disiplin pengeluaran anggaran dengan tujuan utama memerangi praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dalam segala bentuknya;  Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme ; persaingan yang berkeadilan ( fair competition) ; Peningkatan alokasi sumber-sumber penerimaan negara kepada pemerintah daerah.;  Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap ; Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi-koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.
Yang perlu dicermati peningkatan kesejahteraan rakyat dalam konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan pada paradigma lokomatif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tak lagi bertumpu pada
dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat sera peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat
merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua untuk semua dan dibawah pimpinan dan pemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran orang seorang. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus memberi manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi mereka yang paling miskin dan tertinggal.
Yang menjadi masalah, struktur kelembagaan politik dari tingkat Kabupaten sampai ke tingkat komunitas yang ada saat ini adalah lebih merupakan alat control birokrasi terhadap masyarakat. Tidak mungkin ekonomi kerakyatan di wujudkan tanpa restrukturisasi kelembagaan politik di tingkat Distrik. Dengan demikian persoalan pengembangan
ekonomi rakyat juga tidak terlepas dari kelembagaan politik di tingkat Distrik. Untuk itu mesti tercipta iklim politik yang kondusif bagi pengembangan ekonomi rakyat. Di tingkat kampung dan Distrik bisadimulai dengan pendemokrasian pratana sosial politik, agar benar-benar yang inklusif dan partisiporis di tingkat Distrik untuk menjadi partner dan penekan birokrasi kampung dan Distrik agar memenuhi kebutuhan pembangunan rakyat

Tuesday, March 12, 2013

Manajemen Keuangan 2


Materi Analisa Ratio download disini
Materi Analisa Ratio 2 download disini
Materi Analisa Ratio Latihan soal disini
Materi Anggaran  Modal (NPV, IRR) download disini
Quiz Manajemen Keuangan download disini
Materi Manajemen Persediaan download disini
Materi Manajemen Pesediaan 2 download disini
Materi Cost of Capital downlod disini
Materi Leasing download disini
Materi Mager dan Akusisi download disini
 

Tuesday, March 5, 2013

Mata Kuliah Pengantar Manajemen - IGM

Materi kuliah pertemuan 1 dapat di download disini
Materi Kuliah Perencanaan download disini
Materi Kuliah Koordinasi dan Rentang Manajemen download disini
Materi Kuliah Evolusi Teori  Manajemen download disini
Materi Penetapan Tujuan Organisasi download disini
Materi Manajemen Konflk download disini 

Materi Kuliah Perekonomian Indonesia - IGM



Materi kuliah Perekonomian Indonesia pertemuan 1 download disini
Materi Kuliah Kependudukan dan Ketenaga kerjaan download disini
Materi Kuliah Perkembangan sisterm perekonomian Indonesia download disini
Materi tantangan bangsa download disini
Materi APBN download disini
APBN 2013 download disini
Materi Globalisasi download disini

Monday, March 4, 2013

Peleburan Mata Pelajaran di Kurikulum 2013


Pemberlakuan kurikulum 2013 pada tahun ajaran 2013/2014 sejumlah mata pelajaran akan diintegrasikan atau dilebur, ini kemungkinan akan mengurangi jumlah guru, belum lagi guru yang didaulat mengajar akan kesulitan karena integrasi tersebut.
Melalui pemberlakuan kurikulum 2013 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan berencana melebur sejumlah mata pelajaran misalnya di tingkat SD pelajaran IPA dan IPS akan diintegrasikan ke dalam pelajaran Bahasa Indonesia.
Kemendikbud tengah mempersiapkan data guru yang akan mengikuti pelatihan tersebut, mulai dari guru SD, SMP kelas satu dan SMA sederajat kelas satu dari seluruh Indonesia.

Kemendikbud juga merekrut 666 instruktur nasional untuk menjadi pelatih Kurikulum 2013 kepada guru-guru inti yang selanjutnya akan menularkan ilmunya kepada guru kelas.
Instruktur nasional tersebut berasal dari dosen, widyaiswara, dan guru teladan yang memiliki catatan prestasi tingkat nasional.

Selain memberikan pelatihan, Kemendikbud juga akan memberikan pendampingan kepada guru dalam menerapkan Kurikulum 2013 selama kurang lebih tiga tahun.
guru dapat bertanya tentang berbagai hal kepada pendamping terkait materi pelajaran, pengajaran atau hal-hal yang belum mereka pahami dalam menjalankan kurikulum tersebut.

"Seorang pendamping memang tidak selalu berada di dalam kelas untuk mengawasi guru, namun mereka akan selalu siap untuk menjawab pertanyaan guru melalui media apapun, nanti juga akan ada posko pendampingan
guru akan lebih fokus mengembangkan kemampuan mengajarnya di kelas melalui sistem baru tersebut, sehingga mereka tidak direpotkan dengan kegiatan lain seperti pembuatan Rancangan Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

Friday, March 1, 2013

Kurikulum 2013 akan tambah pelajaran Budi Pekerti

Kurikulum 2013 yang rencananya akan direalisasikan Juli 2013 ini masih membuat kebingungan sebagian guru, pasalnya pemberlakuan kurikulum ini dinilai terlalu terburu-buru dan kurang sosialisasi. Namun tidak sedikit juga yang menyambut pemberlakuan kurikulum 2013 tersebut dengan optimis dan penuh harap dapat meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia.
 
Sikap optimistis tersebut salah satunya karena dalam pemberlakuan kurikulum tersebut ada beberapa perubahan positif diantaranya dalam kegiatan belajar mengajar tidak hanya berorientasi pada terori tetapi juga lebih menekankan pada praktik dan peningkatan kreatifitas.
Hal lain yang juga disambut baik dari pemberlakuan kurikulum 2013 Juli mendatang adalah penambahan jam pelajaran yang membentuk karakter dan budi pekerti. Jam-jam pelajaran akhlak atau budi pekerti seperti pada jam pelajaran Agama yang namanya diganti menjadi mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti menjadi 3 jam perminggu padahal di kurikulum sebelumnya (kurikulum saat ini) mata pelajaran Agama hanya 2 jam perminggu.
Selain mata pelajaran Agama dan Budi Pekerti, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan juga berganti nama menjadi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan bobot jam belajarnyapun juga ditambah 1 jam menjadi tiga jam perminggu. Penambahanan tersebut otomatis menambah total jam pelajaran di Sekolah Pendidikan Menengah Pertama  (SMP) dari semula 36 jam/minggu menjadi 38 jam pelajaran.
Adanya penekanan pembentukan karakter pada kurikulum baru 2013 ini diharapkan dapat mencetak generasi yang lebih berbudi pekerti luhur sehingga bisa meminimalisir atau meniadakan tindakan-tindakan anarkis para pelajar seperti yang sering terjadi beberapa waktu lalu (mj).